Isu tentang krismon babak kedua yang marak beberapa waktu yang lalu, sempat menggangu pikiran saya. Bukan karena takut akan terjadi krismon lagi, tapi lebih kepada pemikiran-pemikiran yang mungkin terkait dengan gaya hidup orang jakarta sekarang ini atau lebih tepatnya gaya hidup ketika kita sudah “dianggap” survive dari krismon 98 yang lalu.

Dari yang saya tahu, pada waktu krismon tahun 98 muncul istilah “buble economy”, yang kalau menurut bahasa saya yang awam soal ekonomi mungkin banyaknya “kekuatan ekonomi” yang “tidak real” yang dilakukan pemerintah pada saat itu melalui kebijakan-kebijakannya. Ambil contoh saja kebijakan kurs untuk menahan (baca : mensubsidi) rupiah di level “enak” Rp. 2500,- -an, menahan (baca juga : subsidi) laju kenaikan harga bahan bakar di level “nyaman”-nya para pemakai kendaraan roda empat, mendorong sepenuhnya pinjaman (baca : buble capital) pada pembangunan sektor riil khususnya property, sampai dengan “mensubsidi” proyek teknologi dirgantara yang kalau dihitung sampai saat ini malah sudah signifikan sekali merugikan negara, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang membuat tokoh ekonomi kita pada saat itu sampai dipanggil dengan sebutan “begawan”, yang mungkin karena mahirnya “menyulap” kemampuan riil negara menjadi kemampuan “semu” yang lebih enak “dilihat”, “dirasakan” dan akhirnya sama-sama kita sukai.

Dari semua itu, sebagian besar kebijakan tersebut memang punya satu kesamaan, yaitu sama-sama membangun bisnis/proyek yang riil dengan pondasi “tidak riil”.

Dalam kasus modal pinjaman, pinjaman menjadi “buble” kapital jika dialokasikan pada proyek yang “oversuply” produksi atau proyek yang demandnya saja tidak jelas. Atau pada proyek-proyek mercusuar dimana “demand”-nya adalah proud negara terhadap negara tetangga atau proyek-proyek semacam “lo bikin gue juga bikin”, yang pada saat itu banyak dilakukan oleh pengusaha-pengusaha muda yang seolah-olah bisnis adalah “mainan”.

Sampai pada satu titik tertentu kita memang merasa perekonomian stabil. Gilanya lagi kita terbuai sampai-samapai terkadang saat ini kita merasa : “kok lebih enak” dulu ya ketimbang setelah reformasi ?

Gimana nggak, pada saat itu kita termasuk negara dengan harga jual bahan bakar minyak termurah, kurs dollar terhadap rupiah yang kuat dan stabil. Yang semua itu sama-sama kita respon dengan aksi konsumsi yang luar biasa, karena semua terlihat murah. Tanpa kita sadari kita sudah “berpartisipasi” untuk hidup dalam perekonomian “mimpi”.

Walaupun pada akhirnya kita ikutan teriak alias turun ke jalan ikut aksi reformasi, menyalahkan pemerintah kala krismon menerpa. Padahal pada saat itu, pemerintah dan rakyatnya setali tiga uang, yang satu menerapkan ekonomi mimpi dan yang lain ikut terbuai bak anak manja yang dimanja oleh “orang tuanya”.

Sebenarnya “buble” akan menjadi bukan “buble” jika fundamental ekonomi suatu negara kemampuannya bisa menyokong “buble” tersebut. Atau secara matematisnya kalo buble-nya 20 maka fundamental ekonomi negara seharusnya 100. Jadi negara masih bisa menyokong buble tersebut. Dan survive jika resesi regional/dunia melanda.

Tapi apa yang terjadi di Indonesia adalah sebaliknya. Buble-nya 100, fundamental ekonominya hanya 20, bahkan kurang. Kalo dianalogikan kepada kehidupan berumah tangga, kira-kira negara kita ini “besar pasak daripada tiang” atau “nafsu besar tenaga kurang”, yang memang menggambarkan secara presisi potret sebagian besar masyarakat kita pada saat itu…..KONSUMTIF, lebih suka hidup dalam angan-angan sekarang dan membenci untuk “menunda kesenangan”.

Setelah kurang lebih 10 tahun berlalu, kembali isu krismon merebak. Beberapa ahli ekonomi meyakini akan terjadi dalam waktu dekat, namun banyak juga yang menyangkal. Saya sendiri sih tidak tahu karena sekali lagi saya tidak punya latar belakng pendidikan ekonomi.

Tapi dalam 3-5 tahun terakhir saya mencatat ada beberapa fenomena unik yang terjadi.

Fenomena pertama adalah fenomena yang diceritakan oleh teman saya yang bekerja di bagian penagihan hutang kartu kredit sebuah bank asing. Sebut saja namanya Ridman.

Menurutnya sekarang ini banyak sangkutan hutang kartu kredit dari kalangan menengah kebawah, atau paling tidak baru ketahuan seorang terhutang dari kalangan tersebut setelah tidak mampu melunasi hutang. Bahkan terkadang gaji riilnya saja tidak mencukupi limit dari kartu kredit yang dimilikinya. Ironis jika dibandingkan 10-15 tahun yang lalu, dimana kartu kredit hanya dimiliki oleh kalangan tertentu (baca : menengah keatas) saja.

“Lho kalo’ udah tahu pengahasilannya tidak mencukupi dari limit kartu kredit, kenapa permohonannya diloloskan….?”, tanya saya kepada teman saya itu.
“Kan slip gajinya “mengatakan” mampu bos….”, tukas teman saya lagi.
“Emang nggak di cross check ama analis loe…, ditelpon kek ke HRD-nya atau datengin kek ke kantornya, biar yakin….?” lanjut saya.
“Udah ditelpon kok, tapi kan emang biasanya orang Jakarta kalo mau punya kartu kredit pertama kan pada mark up gaji, alias minta tolong HRD buat bikin struk gaji sementara….”, jawab teman saya lagi.
“Hehehe…iya juga sih, persis kayak di kantor gue dulu….., tapi kalo banyak tunggakan bukannya bank loe yang rugi…..?”, tanya saya lagi.
“Wah kalo di perbankan sih yang namanya rugi itu kalo nggak ada yang minjem bos, lha wong “makannya” kan dari bunga pinjaman…..kalo nggak ada pinajaman ama nggak ada yang nunggak gue bisa nggak digaji bos……”, sahut teman saya lagi dengan terkekeh.

Setelah ngobrol dengan teman saya ini, saya jadi teringat dua kasus menarik yang sekarang ini banyak sekali muncul ke permukaan.

Yang pertama adalah, tanpa bermaksud apa-apa tentunya, saya pernah mengenal seorang office boy dari sebuah perusahaan swasta yang memiliki dua buah kartu kredit yang bisa “lulus” karena kontribusi bagian HRD “menyulap” struk gajinya.

Kasus yang lain adalah seorang staff senior di perusahaan swasta yang punya hutang sampai dengan 30 juta rupiah dari 5 kartu kredit berbeda (yang kalau ditotal limitnya melewati gaji bulanan yang itupun sudah ditambah gaji suaminya) dan sudah satu tahun belum bisa melunasi.

Fenomena kedua yang juga menarik adalah semakin beeragamnya barang yang bisa dikredit. Dulu barang yang bisa dikredit adalah barang yang tergolong lux, seperti mobil, rumah, dan perlengkapan elektronik. Namun sekarang seolah semua barang bisa dikredit. Singkatnya panci pun sekarang sudah bisa dikredit.

Fenomena ketiga yang saya temui adalah gencarnya penawaran kartu kredit dan KTA (kredit tanpa agunan). Fenomena ini dirasakan langsung oleh teman saya yang sampai-sampai harus memalsukan data supaya permohonan kartu kreditnya ditolak oleh analis kartu kredit bank terkait, karena sudah pusing dengan penawaran dari para sales yang seolah-olah “selalu ada” di mana saja.

Lain lagi dengan penawaran KTA. Kalo yang ini saya sendiri mengalami pengalaman yang menggelikan.

Setelah satu tahun keluar dari perusahaan tempat saya bekerja karena memilih untuk merintis hal lain secara mandiri. Justru dalam kondisi “tanpa keterikatan” inilah tawaran dari sebuah bank untuk mengambil KTA gencar saya terima, bahkan dengan dalih saya sebagai nasabah yang terpilih. Lucunya lagi setelah saya melontarkan alasan bahwa saat ini saya tidak punya kebutuhan dan keinginan yang mendesak sehingga harus mengambil “fasilitas” itu, lagipula saat ini juga saya bekerja mandiri alias belum ada jaminan dari perusahaan atau badan hukum lain, namun si sales dengan santai dan penuh rayuan menjawab :

“Nggak pa-pa pak diambil aja dulu fasilitas KTA-nya nanti juga pasti kebutuhannya muncul sendiri, mengenai jaminan perusahaan, bisa saya usahakan cara lain, lagian inikan tanpa agunan pak…..”

Tiga fenomena diatas, menurut saya, mempengaruhi kecepatan tumbuhnya “hutang tidak produktif” di sektor retail atau perorangan. Saya bukan anti berhutang/kredit, tapi harus disadari bahwa sebagian besar masyarakat kita masih “abu-abu” dalam kecerdasan finansial, apalagi untuk urusan hutang, dimana lebih menganggap hutang sebagai kesempatan untuk memperoleh sesuatu apa yang kita ingini dengan lebih cepat, atau bahkan lebih parahnya kemudahan dalam berhutang dianggap menjadi gaya hidup tertentu dan dianggap sebagai “entry point” untuk naik ke kelas sosial yang lebih tinggi.

Nah motivasi seperti itulah yang membuat hutangnya orang Jakarta kebanyakan adalah hutang yang “buruk” alias tidak produktif.

Sejauh apa fenomena diatas mempengaruhi kemungkinan terjadinya kembali krismon, mungkin masih jauh dari perhitungan. Namun yang jelas jika buble (baca : hutang) ekonomi tidak di back up dengan fundamental ekonomi yang kuat maka akan benar-benar menjadi buble yang siap meledak.

Untuk tingkat rumah tangga jika kebiasaan mengkonsumsi tidak dibarengi dengan perhitungan kecerdasan finansial, apalagi pemenuhan konsumsi hanya di-“drive” oleh keinginan semata, maka perilaku konsumsi bangsa ini masih sama seperti sebelum krismon babak pertama dulu, atau bahkan lebih parah.

Analoginya adalah jika dulu yang berhutang adalah “kelas kakap” dengan jumlah dana yang juga “kakap” sekarang yang gemar berhutang adalah konsumen kelas retail alias ya, kita-kita ini, yang walaupun jumlahnya hanya “recehan” namun volumenya bisa berpotensi menjadi besar, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang juga besar. Yang kalau diterjemahkan ke ilmu uang : “yang besar tapi diambil sekali akan sama dengan yang kecil tapi diambil berkali-kali (baca : dengan volume yang banyak)”.

Di kelas retail jumlah hutang per individu akan terlihat kecil tapi jika dikalikan dengan volume manusia yang berhutang maka akan berpotensi menjadi besar dan menjadi buble jika tidak dikejar dengan kecepatan perbaikan pada fundamental ekonomi. Disisi lain faktor pembenahan fundamental ekonomi hanya dikontrol oleh pemerintah. Peran kita hanya sebatas kontrol pada konsumsi, tidak lebih tidak kurang.

Seharusnya karena pengalaman krismon terdahulu, karakter konsumtif bangsa ini mestinya sudah berkurang, walaupun saya pesimis itu sudah terjadi.

Menjadi konsumtif atau tidak itu pilihan hak masing-masing, namun jika krismon kedua tetap terjadi, yah tidak usah protes dan marah kepada pemerintah, lha wong kita juga kok yang gotong royong menjerumuskan bangsa ini untuk kembali terpuruk….semua pilihan kan ada resikonya.

“Jadi bagaimana dong, lha wong kebanyakan dari kita berhutang karena untuk memenuhi kebutuhan….?”

Saya hanya bisa jawab, terkadang kita tidak bisa mengklasifikasikan antara kebutuhan dan keinginan, antara kebutuhan dan gaya, antara kebutuhan sekarang dan kebutuhan nanti. Intinya sekuat apa kita bisa “menunda kesenangan”. Hanya menunda saja kok, bukan meniadakan. Jangan sampai statement “kebutuhan” menjadi pembenaran untuk memenuhi “keinginan” konsumtif kita.

Andai saja kita sedikit lebih sabar dalam membeli apa yang kita angan-angankan….

Your response: